EcoStory

Suara dan Peran Indonesia di COP 26 untuk Mengatasi Krisis Iklim

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Hutan di Tanah Papua berperan ikut dalam mengendalikan krisis iklim. (Yayasan EcoNusa)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perubahan iklim Conference of the Parties ke-26 (COP 26) telah berlangsung di Glasgow, Inggris Raya, pada 31 Oktober – 12 November 2021. Dalam konferensi tersebut, pemerintah Indonesia telah menyampaikan beberapa komitmen, di antaranya untuk mengatasi dampak perubahan iklim. “Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di World Leaders Summit on Forest and Land Use, Senin, 1 November 2021.

Menurut Presiden Jokowi, laju deforestasi di Tanah Air turun signifikan dan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82 persen pada 2020. Indonesia pun telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektare sampai 2024, juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis pada 2010-2019. “Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030,” ujarnya.

Baca Juga: Tanam 2.850 Bibit Mangrove Bersama EcoNusa, Blink Official Indonesia Serukan Pengendalian Krisis Iklim

Pada kesempatan lain, Indonesia bersama 132 negara lain pun menyepakati Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan (Forest and Land Use). Dalam deklarasi tersebut, 133 negara berkomitmen untuk bekerja secara kolektif menghambat dan mengembalikan hutan yang hilang dan degradasi lahan sampai 2030 sembari melakukan pembangunan berkelanjutan dan mempromosikan transformasi pedesaan yang inklusif. Demikian kutipan deklarasi yang diunggah di laman COP26.   

Global Forest Watch seperti dikutip dari Katadata mencatat, laju deforestasi Indonesia masuk dalam peringkat 10 terbesar di dunia pada tahun lalu. Indonesia menempati posisi keempat, setelah Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Bolivia. Salah satu penyumbang penggundulan hutan tersebut adalah pembukaan lahan untuk industri sawit. Indonesia merupakan negara pengekspor terbesar sawit di dunia. Selain merusak hutan, pengalihfungsian lahan juga membuat masyarakat adat kehilangan wilayahnya. 

Janji pendanaan

Dalam pidatonya di World Leaders Summit on Forest and Land Use tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan luas yang hijau dan berpotensi dihijaukan serta laut yang luas yang potensial menyumbang karbon. Upaya mengatasi perubahan iklim tersebut membutuhkan dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju. “Penyediaan pendanaan iklim dengan pendanaan negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Pamungkas: Kita Butuh Alam

Indonesia dijanjikan sebagian dari total 25 juta dolar AS (sekitar Rp 356,4 triliun) yang dialokasikan untuk transisi energi bersih oleh Asian Development Bank. Sementara Climate Incentive Fund akan mengalokasikan sebagian dari 2,5 juta dolar AS (sekitar Rp 35,6 triliun), juga untuk transisi energi bersih. Indonesia akan berbagi dana tersebut dengan India dan Afrika Selatan. Sedangkan Inggris berkomitmen menghibahkan Rp 6,8 triliun untuk dana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Inggris lewat Friends of Indonesia – Renewable Energy (FIRE) juga akan membantu Indonesia meninggalkan batu bara. 

Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, seperti dikutip dari Kompas.com, salah satu pekerjaan rumah Indonesia dan negara berkembang lain adalah memastikan pemenuhan janji-janji dana bantuan perubahan iklim. Ini penting karena sejak lima tahun lalu, negara maju menjanjikan dana total 100 miliar dolar AS (sekitar Rp 1.425,7 triliun) untuk negara berkembang, namun sampai sekarang belum terpenuhi. “Sekarang saatnya bagi mereka, show me the money,” kata Alue Dohong.

Editor: Leo Wahyudi

EcoBlogs Lainnya

Copyright ©2021.
EcoNusa Foundation
All Rights Reserved