Search
Close this search box.
EcoStory

Bappenas: Perencanaan Harus Berbasis Ilmiah

Bagikan Tulisan
Lokakarya  “Pengenalan Model Pembangunan Berbasis Sistem dalam Penyusunan Rencana Sektoral Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat” pada 9-10 September 2020 (Doc. EcoNusa/Wira Ardana)

Bappenas ingin mendorong pendekatan berbasis sistem yang dikaitkan dengan upaya mengamankan atau melindungi serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan oleh Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 9 September 2020 di Manokwari, Papua Barat.

“Perencanaan pembangunan rendah karbon sudah kita mulai dan berada dalam tahapan proses implementasi pembangunan rendah karbon di Papua Barat,” katanya.

Bappenas mendorong perubahan pola berpikir atau mindset pada saat menyusun perencanaan pembangunan dari tingkat nasional sampai daerah. Pembangunan harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan dilihat sebagai sebuah sistem sambil memberi penekanan pada unsur science

“Pendekatan tentang sistem dan juga pendekatan spasial atau berbasis ilmiah ini betul-betul kami dorong di Bappenas, karena kami tidak ingin teman-teman di daerah di provinsi, kabupaten dan kota menyusun perencanaan pembangunan ini hanya berbasis persepsi semata,” ujar Medrilzam.

Ia melihat sudah terjadi pergeseran ketika kebijakan dan perencanaan dibuat berbasis ilmiah (evidence-based policy). “Kita bisa menyusun kebijakan ini di dalam RPJMD maupun di dalam berbagai dokumen perencanaan sektoral agar semua ini terkontrol,” imbuhnya.

Hal tersebut disampaikan dalam acara lokakarya “Pengenalan Model Pembangunan Berbasis Sistem dalam Penyusunan Rencana Sektoral Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat” pada 9-10 September 2020. Dalam acara tatap muka (offline) dan virtual yang diselenggarakan oleh Provinsi Papua Barat bersama WRI Indonesia, EcoNusa, CIFOR, dan The Asian Foundation ini telah melaksanakan pengesahan rencana kerja (logframe) PPRK Papua Barat.

“Tentu hal ini dapat dicapai melalui strategi perencanaan yang baik, terintegrasi, dan terkoordinasi kepada para pihak,” kata Nathaniel D. Mandacan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat pada acara tersebut.

Menurut Nataniel, perencanaan strategis membuka ruang keterlibatan peran publik dan swasta dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah yang bisa berkontribusi dalam upaya pembangunan rendah karbon. 

“Tugas utama kita adalah mewariskan mata air yang jernih bagi anak cucu kita. Jangan kita wariskan air mata bagi generasi yang akan datang,” ujarnya. 

Tujuan kegiatan ini adalah meresmikan sekaligus mengawali (kick off) berbagai kegiatan yang telah disepakati dalam log frame Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua Barat sembari mengonsolidasikan rencana kegiatan per sektor implementasi PPRK.

“Jadi, diharapkan ke depan bukan hanya kita coba-coba di dalam melakukan permintaan pembangunan. Tetapi sejak awal kita sudah bisa melakukan kontrol terhadap berbagai dampak dari proses perencanaan dan kebijakan yang diputuskan,” kata Medrilzam. 

Kegiatan ini juga untuk menyamakan pemahaman mengenai metode, data, dan teknik estimasi emisi dari aktivitas emisi per sektor. Peserta lokakarya juga membangun kemampuan teknis dalam hal penggunaan data emisi perubahan penggunaan lahan untuk menentukan garis acuan penurunan emisi (reference emission level) per sektor.

Pada hari pertama, ada pengesahan rencana kerja (log frame) PPRK Papua Barat secara virtual oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas dan diterima langsung oleh Bappeda Provinsi Papua Barat. Rangkaian kegiatan hari pertama ini dimoderatori oleh Markus Sraun, Kepala Bidang Fisik dan Infrastruktur Bappeda Provinsi Papua Barat.

Editor: Leo Wahyudi & V. Arnila Wulandani

EcoBlogs Lainnya

Copyright ©2023.
EcoNusa Foundation
All Rights Reserved