Tanah Papua akan menjadi tuan rumah dari ajang berskala Internasional dalam wujud Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy – ICBE) 2018. Ajang yang dihelat di Provinsi Papua Barat tersebut merupakan langkah Pemerintah Papua Barat dalam mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip Provinsi Berkelanjutan dan visi-misi pemerintahan saat ini.
ICBE adalah pelaksanaan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang berisi 17 tujuan (goals) dan 169 sasaran (targets), dimana keanekaragaman hayati mendapat perhatian serius terutama pada tujuan 14 dan 15. Sebagai bagian dari masyarakat global yang telah bersama-sama berkomitmen untuk mengelola dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kesejahteraan umat manusia.
Konferensi yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo digelar pada 7 hingga 11 Oktober 2018 di Manokwari, Papua Barat. Dalam konferensi tersebut akan memperkenalkan konsep dan inisiatif Provinsi Konservasi sebagai solusi cerdas pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua secara global. Konsep yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian keanekaragaman hayati, pemanfaatan jasa lingkungan, ekonomi kreatif dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Professor Charlie D. Heatubun selaku Ketua Tim Kerja ICBE 2018 dalam Konferensi Pers pengantar ICBE, Selasa (02/10), di Jakarta, mengatakan konferensi ini tidak akan menjadi seperti konferensi maupun pertemuan biasa yang hanya selesai begitu saja selepas penutupan. Akan tetapi, ada inisiatif-inisiastif yang akan diluncurkan pada penyelenggaraan dan menjadi agenda kerja Pemerintah Papua dan Papua Barat.
“Yang pertama adalah bagaimana kami yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi bisa melegalkan inisiatif ini. Maka diperlukan Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Awalnya Perdasus Provinsi Konservasi, tapi akhirnya menjadi Perdasus Pembangunan Berkelanjutan, supaya ini jadi dasar legal untuk semua pembangunan inisiatif yang nantinya akan mengacu pada Perdasus ini,” terang Charlie.
Selain itu, inisiatif fundamental yang lainnya adalah konferensi ini menjadi kesempatan bagi Provinsi Papua Barat melakukan pengkajian kembali terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk diselaraskan dengan Perdasus Pembangunan Berkelanjutan itu. Salah satu target utamanya adalah merubah komposisi kawasan Konservasi dengan Areal Penggunaan lain yang selama ini proporsinya berjumlah 36% berbanding 64%.
“Nanti akan kami coba untuk ubah itu, bagaimana yang kami harap bisa dibalikkan, supaya areal konservasi lebih banyak. Kami juga akan me-review izin-izin pertambangan, konsesi maupun perkebunan yang saat ini kebanyakan adalah sawit,” imbuh dia.
Agenda ICBE 2018 terdiri dari 8 (delapan) sesi pleno dan 10 (sepuluh) sesi parallel yang akan diisi oleh antara lain Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, beserta Akademisi dari dan luar Indonesia, dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia.
Hasil dari rangkaian agenda ICBE 2018 diharapkan dapat menjadi landasan dan gagasan bagi Pemerintah Papua Barat, Pemerintah Papua dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Provinsi Konservasi di Tanah Papua.
Diharapkan Peserta ICBE 2018 berjumlah 750 dari Indonesia dan mancanegara dengan menggabungkan para professional dari sektor swasta, akademisi, pemerintahan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peneliti/ahli dan lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, praktisi, serta masyarakat adat dan gereja serta peserta dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa dan pelajar.
