EcoStory

Sekarang atau Punah, Belum Terlambat Mengendalikan Krisis Iklim

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Alarm tanda bahaya kondisi bumi berdentang semakin keras. Frasa perubahan iklim tidak lagi cocok untuk menggambarkan berbagai fenomena “aneh” yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pemanasan global yang tidak terkendali membuat masa depan manusia untuk tinggal lebih lama di bumi kembali dipertanyakan. 

Meski sudah sedemikian parah, belum benar-benar terlambat untuk mengendalikan krisis iklim. Kaum muda memiliki peran besar menjadi penggerak perubahan gaya hidup masyarakat dan mendorong kebijakan negara yang mengutamakan kelestarian lingkungan hidup. 

“Situasi (krisis iklim) sudah sedemikian parah. Apa pun yang kita lakukan itu pasti membantu, tapi harus ada perubahan dari kebijakan. Kita butuh perubahan kebijakan. Karena meskipun kita tinggal di goa, krisis iklim akan terus berjalan,” kata Koordinator Nasional Extinction Rebellion (XR) Indonesia, Melissa Kowara, dalam diskusi daring “All Eyes on Me, When I am Talking About” East Indonesia & Its Role to Mitigate The Climate Change pada Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: Ancaman Kerajaan Ikan di Kaimana

Laporan para ilmuwan  yang tergabung dalam Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menunjukkan emisi gas rumah kaca yang membuat bumi terus menghangat akan melampaui batas suhu yang telah disepakati hanya dalam rentang waktu 10 tahun. Pada Konferensi Perubahan Iklim (COP) 21 yang diselenggarakan di Paris pada 2015, sebanyak 195 negara sepakat menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya menekannya hingga 1,5 derajat celsius. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan Paris Agreement atau Kesepakatan Paris. 

Bila kenaikan suhu bumi lebih dari 2 derajat celsius dibanding kondisi pra-industrialisasi, permukaan laut akan naik hingga 4 meter. Negara kepulauan seperti Indonesia dengan 71 persen wilayah perairan berisiko sangat tinggi bila pemanasan global semakin tidak terkendali. Pesisir Indonesia terancam tenggelam, belum lagi efek kekeringan, perubahan iklim, gagal panen, berbagai bencana alam, hingga kepunahan berbagai spesies.

Salah satu dampak pemanasan global yang belum lama terjadi di Indonesia adalah pergeseran terbentuknya siklon tropis Seroja yang terjadi di perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada April 2021 . Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), siklon tropis hanya terjadi di perairan. 

Baca juga: Mengawal Pembangunan, Mencegah Bencana Ekologis

Namun, kenaikan suhu air laut yang dipengaruhi pemanasan global membuat siklon tropis Seroja masuk hingga ke Kupang mengakibatkan cuaca ekstrem yang mengakibatkan angin kencang, banjir bandang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah di NTT. Akibatnya, 181 orang meninggal dunia, 47 orang hilang, 17.124 rumah rusak bertat, dan 49.512 masyarakat mengungsi.

Indonesia turut menyumbang penyebab krisis iklim tersebut. Menurut Melisa, salah satunya contohnya adalah emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem hutan dan lahan dan sektor energi sepanjang 2008-2018. “Krisis iklim ini adalah masalah yang sangat besar.Ini adalah sektor yang butuh kebijakan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar mengatakan bahwa kolaborasi masif untuk mengendalikan krisis iklim sangat diperlukan. Bustar mengapresiasi seruan girl group Blackpink yang telah ditunjuk menjadi duta COP26 untuk segera bertindak mengendalikan krisis iklim. COP26  akan diadakan di Glasgow, Skotlandia, pada Oktober-November 2021. Menurutnya, Blink sebagai wadah penggemar Blackpink di Indonesia diharapkan dapat menjadi pelopor berbagai aksi dan mitigasi krisis iklim.

Baca juga: Jalan Panjang Pelestarian Pangan Khas Tanah Papua

“Senang sekali karena Blackpink yang merupakan kumpulan kaum muda merepresentasikan masa depan. Mereka memutuskan ikut bersama mengampanyekan hidup kita supaya tidak punah. Teman-teman Blink di Indonesia bisa menjadi pelopor untuk seluruh fans club di seluruh dunia untuk menjadi yang terdepan dalam kampanye krisis iklim,” ucap Bustar.

Bustar menyebutkan perlindungan hutan di Kepulauan Maluku dan Tanah Papua menjadi salah satu langkah menahan laju krisis iklim. Kedua wilayah tersebut menyimpan 50 persen hutan yang masih tersisa di Indonesia. Berdasarkan data tutupan lahan (land cover) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2019, stok karbon di kawasan tersebut 7.145 Gigaton. “Ini our last frontier. Tempat hutan kita yang tersisa ada di Papua dan Maluku. Laut yang masih bagus dan ikannya masih banyak juga ada di timur Indonesia. Ini tempat yang paling jauh. Tempat jauh biasanya tidak diperhatikan. Untuk itu perlu kita lindungi,” tegasnya. Bersama kita bisa mengendalikan krisis iklim!

Editor: Leo Wahyudi & Nur Alfiyah

EcoBlogs Lainnya

Copyright ©2021.
EcoNusa Foundation
All Rights Reserved
Copyright ©2021.
EcoNusa Foundation
All Rights Reserved