Pada umumnya, pangan merupakan kebutuhan esensial bagi manusia. Pangan diperlukan untuk menyusun tubuh, sebagai sumber energi dan zat tertentu untuk mengatur proses metabolisme. Adapun peran penting pangan untuk menghindari angka kekurangan gizi (malnutrition) atau kelaparan, yang secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.
Potensi pangan lokal tersebar luas di seluruh wilayah nusantara, salah satunya terdapat di Tanah Papua. Papua memiliki potensi dan jumlah keanekaragaman pangan yang tinggi. Jenis-jenis pangan di Papua seperti sagu dan umbi-umbian telah dibudidayakan oleh masyarakat Papua secara turun-temurun, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Studi Pangan dan Tata Guna Lahan (Food and Land Use/FOLU) dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Provinsi Papua Barat di awal 2019. Studi ini berfokus pada keterkaitan antara pangan, tata guna lahan dan pengelolaan jasa ekosistem berbasis hutan dan laut, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Azizah Hapsari, yang sebelumnya memimpin penelitian ini di Yayasan Econusa, menjelaskan bahwa FOLU menyasar kaitan antara pangan dan tata guna lahan. Menurutnya, pangan adalah salah satu isu komplek yang harus dilihat dari sudut pandang komprehensif. Mulai isu gizi buruk, anak pendek (stunting), hingga peraturan pemerintah dalam peruntukan lahan.
“Studi FOLU jelas diperlukan, sebab Papua Barat termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan pangan yang tinggi di Indonesia,” jelas Hapsari. Maka solusi yang ditawarkan harus holistik, dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Disinilah peran studi FOLU, dengan mengurai permasalahan, menganalisa dan memberi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda). “Rekomendasi ini terkait faktor mana yang harus diprioritaskan untuk menangani masalah pangan”, lanjutnya.
Menurut Program Direktur Yayasan EcoNusa, Muhammad Farid, EcoNusa membantu pemerintah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjamin ketahanan pangan. “Ketahanan pangan ini untuk memastikan keberlanjutan dan ketersediaan gizi yang dibutuhkan, yang diperoleh dari hutan dan laut di Papua Barat,” jelasnya.
Untuk ini, EcoNusa bertekad untuk mewujudkan hutan tanpa deforestasi (zero deforestation). Ini menjadi upaya signifikan untuk perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. “Implementasi yang kita lakukan dalam program, salah satunya akan mewujud pada potensi ekoturisme dan peningkatan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya darat dan laut,” tambah Farid.
Dengan menjaga hutan, jasa lingkungan dari hutan akan dimanfaatkan oleh industri pariwisata. Selain itu, kegiatan tersebut juga akan menjaga ketersediaan air untuk perikanan darat. Sedimentasi ke wilayah pantai yang mengancam karang dan mangrove sebagai tempat pemijahan ikan laut pun, akan terhenti. Seluruh kegiatan tersebut akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
