Cristofora Kwerkujai tengah membersihkan bedeng di lahan kebunnya di tepi Kali Maro di Kampung Erambu, Distrik Sote, Kabupaten Merauke, pada awal November 2021. Sore itu, tak banyak aktivitas yang ia lakukan di kebun. Ia baru saja memanen berbagai sayuran seperti kacang panjang, sawi, cabai, bayam, dan kangkung. “Hasil panen kakak konsumsi sendiri dan dijual. Satu ikat harganya Rp5000. Setiap panen kakak bisa dapat tabungan sampai Rp500.000,” kata Cristofora kepada EcoNusa.
Hasil panen kebun Cristofora berbuah manis setelah ia menerapkan materi kelas pertanian organik Sekolah Kampung Samb Kai di Kampung Waninggap Nanggo tahun lalu. Ia dipilih oleh kepala kampung mewakili Erambu di kelas pertanian. Sekolah yang berlangsung selama 15 hari itu diselenggarakan oleh Yayasan EcoNusa bekerja sama dengan INSIST dan Caritas Merauke.
Di kelas pertanian organik, peserta sekolah kampung mempelajari kandungan unsur hara tanah, mengukur keasaman tanah, rotasi tanaman, dan bagaimana cara membuat pupuk dan pestisida organik. Semua bahan pertanian organik dapat dengan mudah ditemukan di sekitar kampung. Untuk membuat pupuk cair misalnya, bahan yang digunakan adalah bonggol pisang, daun, akar bambu, taoge, cabai, dan jahe. Setelah bahan tersebut diblender, dicampur dengan air beras, air gula merah, dan air kelapa. Lalu, simpan campuran bahan tersebut selama satu pekan sebelum digunakan.
Sekolah Kampung
Sebelum dipindahkan ke bedeng, benih tanaman disemai lebih dulu menggunakan wadah yang berbeda selama 14 hari. Selain itu, jarak antar tanaman juga perlu diperhatikan agar memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Tanaman cabai, misalnya, punya jarak sekitar 30×50 centimeter antar tanaman. Sebelum mengikuti sekolah kampung, Cristofora tak menerapkan hal semacam itu.
Baca juga: Sekolah Kampung Samb Kai, Membangun Ketahanan Kampung di Merauke
“Saya tabur saja semua benih di kebun. Hasil panennya sedikit hanya untuk makan sendiri 2-3 hari. Karena tidak tahu cara tanamnya bagaimana. Kita asal saja. Tapi ketika di sekolah kampung saya pelajari betul. Kita tidak sembarang lagi,” ujar Cristofora.
Saat ini Cristofora tak lagi menanam. Sejak Desember hingga pertengahan tahun 2022, air Kali Maro akan mengalami pasang naik hingga merendam lahan kebun Cristora. Ia harus bersiasat mencari lahan baru untuk dijadikan kebun atau hanya bisa menanam kembali bila air Kali Maro mengering saat musim kemarau tiba.
Sistem kepemilikan hak ulayat di Tanah Papua tak memungkinkan Cristofora mengolah lahan di Kampung Erambu, tempat domisilinya saat ini. Kwerkujai, marga Cristofora, disandang oleh masyarakat di Kampung Poo, Distrik Jagebob. Suaminya, Benediktus Kosnan, juga bernasib sama meski tumbuh besar di Kampung Bupul. “Saya tinggal sama mama mantu. Suami orang Erambu tapi tanahnya ada di luar perbatasan karena marganya Kosnan. Orang Erambu asli marganya Awaniter,” ucap Cristofora.
Meski tak menyandang status sebagai “orang asli” Kampung Erambu, Cristofora tetap mendapat kepercayaan untuk mewakili Kampung Erambu. Keterwakilan tersebut merupakan komitmen yang muncul usai sepuluh kepala kampung di Merauke mengikuti lokakarya kepala kampung. Selain Cristofora, Mikela Konsnan menjadi perwakilan Kampung Erambu lainnya untuk kelas pangkalan data.
Baca juga: PTUN Tolak Gugatan Perusahaan Sawit, Kemenangan untuk Masyarakat Adat Papua Barat
Menurut Cristofora, ia dipilih karena berkomitmen mengikuti alur rangkaian Sekolah Kampung Samb Kai. “Menurut pertimbangan bapak kampung, kalau laki-laki di sini kita tidak tahu kegiatannya diikuti atau tidak. Jadi yang ditunjuk kakak. Setiap ada kegiatan Caritas atau kegiatan lain, biasa ditunjuk kakak atau suami,” ungkap Cristora.
Usai mengikuti sekolah kampung, semangat Cristofora membara untuk membagi pengetahuan baru yang ia peroleh. Sayangnya tak mudah mengumpulkan masyarakat. Ia justru menerima jawaban sebaliknya, “Mereka bilang ‘Mo bikin apa dia kumpul-kumpul orang?’ dan ‘Ko dari sana mau buat apa baru datang mau kumpul-kumpul kita?’ begitu,” kata Cristofora menirukan kembali apa yang ia dengar.
Ajak Berkebun
Masyarakat Tanah Papua mengalami trauma pembangunan termasuk program pemberdayaan. Sikap mereka merupakan efek samping dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat di masa lalu. Meski tak seluruhnya, beberapa program pemberdayaan tak disusun secara menyeluruh. Misalnya, program peningkatan perekonomian masyarakat pesisir dengan mendorong produktivitas produksi rumput laut. Sayangnya, niat baik ini berhenti tanpa menyentuh aspek pemasarannya.
Baca juga: Izin Sawit Bermasalah, Warga Merasa Kena Tipu
Cristofora mengajak keluarganya untuk ikut terlibat mengolah perkebunan organik. Saat panen tiba, hasil kebun ia bagikan kepada masyarakat secara gratis. “Kakak bilang ‘Ini sayur tidak dibeli. Untuk makan boleh diambil’. Mereka tanya kakak dapat sayur dari mana. ‘Sa tanam’. Begitu sudah. Akhirnya mereka ambil kesimpulan kalau kakak bisa kenapa kita tidak,” ungkapnya. Cristofora tak lagi sendirian. Mama Elisabeth, Mama Persissia, Mama Bonefasya, dan Bapak Moses juga menanam di pekarangan rumah mereka.
Koordinator Sekolah Eco Involvement Yayasan EcoNusa, Carmelita Mamonto, mengatakan bahwa Sekolah Kampung Samb Kai mendorong masyarakat untuk menjadi produsen sehingga tak lagi ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan oleh masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit.
“Kehidupan masyarakat di sekitar konsesi cukup rentan karena mereka sudah kehilangan hutan. Masyarakat harus mandiri dengan tidak lagi sebagai konsumen tapi sebagai produsen. Menanam dan menjual sayur, itu perubahan yang berarti bagi masyarakat,” ungkat Carmelita.
Editor: Leo Wahyudi
