Indonesia Timur, khususnya Papua dan Maluku, memiliki kekayaan alam yang melimpah. Papua dikenal dengan hutan lebat dan potensi tambang seperti tembaga, emas, dan gas alam, serta ekosistem pesisir yang subur dengan mangrove dan terumbu karang. Maluku, yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan, terletak di pusat segitiga emas terumbu karang dunia (Coral Triangle) dan kaya akan sumber daya ikan, serta ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang.
Dalam sepuluh tahun terakhir, pembangunan di Papua dan Maluku difokuskan pada pengembangan ekonomi ekstraktif untuk ekspor, terlihat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 2020-2024. Pemerintah mengeluarkan regulasi pro-investasi, membangun infrastruktur, dan memberikan insentif untuk menarik investasi dalam dan luar negeri. Hal ini terlihat dari meningkatnya investasi di sektor pertambangan, terutama hilirisasi nikel yang sedang naik daun karena permintaan untuk baterai kendaraan listrik.
Namun, perhatian terhadap pembangunan yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal masih minim. Proyek Pengembangan Wilayah Adat Papua Domberay dan Laa Pago, yang seharusnya berdampak langsung pada masyarakat, kurang mendapat perhatian dibandingkan proyek infrastruktur dan industri. Pembangunan infrastruktur yang ada lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar ketimbang masyarakat adat lokal.
Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pertambangan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Provinsi Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi pada 2022, tetapi tingkat pengangguran masih tinggi dan masalah kemiskinan serta kekurangan gizi balita tetap menjadi tantangan. Di Papua, meskipun sektor tambang mendominasi ekonomi, tingkat kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi masalah utama.
Selain itu, konflik kekerasan di Papua terus terjadi dan tidak bisa disederhanakan dengan perpanjangan otonomi khusus atau pemekaran provinsi saja. Pemerintah perlu pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan pengawasan transparan terhadap dana otonomi khusus.
Sementara itu, upaya dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam mendampingi masyarakat dan advokasi kebijakan seringkali tidak direspon signifikan oleh pemerintah.
Beberapa agenda pembangunan ke depan di Papua dan Maluku meliputi pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, pengelolaan dana otonomi khusus, pendampingan daerah otonomi baru, pembangunan Maluku berbasis gugus pulau, dan penyelesaian konflik secara damai. (Kajian Eksternal: “Baca Ulang Indonesia Timur, Situasi Tanah Papua dan Kepulauan Maluku).
Dengan orientasi pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal dan kebijakan yang berkelanjutan, diharapkan Papua dan Maluku dapat mengatasi tantangan sosial ekonomi dan memanfaatkan kekayaan alam mereka secara optimal.
