Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 diharapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah untuk bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 di Marina Togo Mowondu, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 9 Juni 2022.
Presiden Joko Widodo menegaskan seluruh jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat saling terbuka, bersinergi, dan menghindari adanya ego sektoral dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, salah satunya mengenai sengketa lahan.
Baca juga: Peluncuran Laman Kampung Edor, Langkah Maju Perencanaan Kampung Berbasis Data
“Saya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga, enggak itu, sudah stop, cukup, stop. Persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri,” ucap Presiden seperti dikutip laman resmi presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menekankan bahwa adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga masih menjadi penghambat dalam menyelesaikan berbagai persoalan negara. Presiden menyebut, integrasi antarkementerian/lembaga merupakan hal terpenting yang harus dilakukan.
“Pemerintah daerah, kabupaten/kota, di provinsi, di pusat, tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri, egonya sendiri-sendiri. Kalau diterus-teruskan enggak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini enggak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral,” ujar Kepala Negara.
Baca juga: Cerita dari Neniari Gunung, Menggerakkan Para Mama untuk Bertanam Sayur Organik
Dalam perhelatan itu, masyarakat sipil juga menyampaikan beberapa seruan penting agar diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, mereka menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan wilayah adat. Kedua mereka menyerukan agar pelaksanaan reforma agraria punya tata kelola dan kelembagaan yang efektif dengan mengakomodir pemangku kepentingan lain selain pemerintah, seperti akademisi, masyarakat adat, petani, nelayan, kelompok perempuan, organisasi non-pemerintah.
Ketiga, mereka minta agar pelaksanaan reforma agrarian berkontribusi terhadap penyelesaian konflik agrarian. Unit resolusi konflik di semua level diharapkan dapat menyelesaikan beragam konflik agrarian yang terjadi di wilayah darat dan laut yang memberikan perlindungan bagi petani dan nelayan kecil.
Seruan keempat adalah tentang penguatan ekonomi sebagai bagian dari skema reforma agraria. Untuk itu, dieprlukan kerja sama lintas kementerian/lembaga dengan permodalan, akses sumber pendanaan, dan pengembangan jaringan pemasaran.
Baca juga: Eko, Sosok Perangkul Pemuda dan Pendorong Para Mama
Masyarakat sipil meminta agar reforma agraria menempatkan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, sosial, budaya sambil menjamin penghidupan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan gender.
Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa permasalahan sengketa tanah harus segera diselesaikan. Presiden menyebut, hal tersebut bukan suatu permasalahan yang kecil dan dapat berdampak pada kehidupan sosial bahkan kondisi perekonomian masyarakat.
“Ini hati-hati dampak sosial, dampak ekonominya ke mana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan,” tutur Presiden.
Baca juga: Sidang Adat Pengakuan Hak Gelek Ulim Abgies Pela dan Ulimpa Obokmala Berlangsung Baik
“Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, enggak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan,” ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, juga turut ambil bagian dalam GTRA Summit 2022 ini.
