Platform untuk dialog nasional mengenai pembangunan atau Indonesia Development Forum (IDF) 2019 telah diselenggarakan pada tanggal 22-23 Juli 2019 lalu di Jakarta Convention Centre (JCC). Diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, IDF mempertemukan para pemimpin dari pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas solusi bagi tantangan utama pembangunan di Indonesia.
Di dalam kegiatan IDF, Yayasan EcoNusa berpatisipasi dalam sesi khusus (22/7) dengan tajuk Pangan dan Tata Guna Lahan (Food and Land Use/FOLU) di Papua Barat. Studi FOLU yang dibahas pada kesempatan tersebut ialah terkait penciptaan lapangan kerja bagi orang asli Papua (OAP). Adapun narasumber yang diundang yaitu Prof. Dr. Charlie Dany Heatubun, Shut, MSi, FLS selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Dr. Keliopas Krey selaku anggota tim studi FOLU Provinsi Papua Barat dan Kristian Sauyai selaku Asosiasi Homestay Raja Ampat.
Seperti yang diketahui, bahwa 50% keanekaragaman hayati Indonesia ada di Tanah Papua. Sehingga menjaga keberadaan hutan Papua sama dengan menjaga keanekaragaman hayati, juga kelangsungan hidup OAP yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya alam dan ekosistem hutan.
Asosiasi Homestay Raja Ampat, Kristian Sauyai mengatakan kegiatan ekowisata menjadi potensi pariwisata berkelanjutan di Papua Barat tepatnya di Raja Ampat, yang dikelola oleh masyarakat asli setempat. “70% homestay yang ada di Raja Ampat dikelola oleh masyarakat asli Raja Ampat. Hal ini yang harus dipertahankan karena kalau kita bicara pariwisata berkelanjutan kita harus mendorong masyarakat lokal untuk pengembangan ekowisata tersebut,” ungkap Kristian.
Kristian melanjutkan homestay yang dibuat oleh masyarakat lokal Raja Ampat merupakan bangunan yang ramah lingkungan atau disebut green homestay. Keberadaan homestay ini turut membantu upaya konservasi fauna, contohnya populasi burung. “Pembangunan green homestay sebagai daya tarik utama sekaligus menjadi upaya konservasi,” ujarnya.
“Jika di sini membicarakan pariwisata berkelanjutan, masyarakat adalah solusinya. Ini yang harus pemerintah perhatikan supaya jangan lagi pemerintah memberikan memberikan kesempatan investor yang besar, tapi bagaimana mendorong masyarakat lokal agar dapat berkembang dalam pengembangan bisnis mereka,” jelas Kristian.
Senada dengan Kristian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Charlie Dany Heatubun, mengatakan bahwa OAP membutuhkan pengakuan, karena OAP adalah bagian dari bangsa Indonesia. “OAP harus diberdayakan sehingga mereka bisa mengambil peran lebih signifikan sebagai warna negara untuk membangun Indonesia bersama-sama,”ungkap Charlie.
Di akhir acara Charlie memuji konsep IDF sebagai ajang yang bagus untuk mempertemukan semua stakeholder, sehingga dapat meningkatkan kapasitas, baik organisasi pemerintahan di daerah maupun sumber daya manusia yang ada.
