Kamis, 14 Mei 2020
Provinsi Papua dan Papua Barat telah mendeklarasikan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat di Tanah Papua melalui ‘Deklarasi Manokwari’ yang ditandatangani pada 7 Oktober 2018 lalu.
Upaya tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap inpres moratorium sawit dan Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Tentunya, aksi tindak lanjut dari proses ini sangatlah penting untuk dilaksanakan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun mitra pembangunan.
Ingin tahu bagaimana kelanjutan perkembangan evaluasi perizinan di Provinsi Papua Barat, strategi tindak lanjut hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, dan tata kelola lahan yang baik bagi masyarakat sekitar area konsesi dan bekas area konsesi?
Ikuti Serial Diskusi Online Yayasan EcoNusa dengan tema “Perkembangan dan Opsi-opsi Tindak Lanjut Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Papua Barat“ yang akan diselenggarakan pada:
?️ Kamis, 14 Mei 2020
⏰ 10.00 WIB
? : ZOOM & Youtube (Econusa TV)
Registrasi : bit.ly/DaftarLicenseReview01
Dengan mengundang 4 narasumber, yaitu:
1. Benidiktus H. Wijayanto, SP.,M.Si, Kepala Bidang Perkebunan Dinas TPHB Papua Barat
2. Sulistyanto, Peneliti KPK Republik Indonesia
3. Nur Amalia, Pengacara Publik dan Pegiat Lingkungan
4. Amos Sumbung, PJ Program Greenpeace di Hutan Desa Sira & Manggroholo Sorong Selatan
Dan dimoderatori oleh Cindy Simangunsong selaku Manager Policy and Advocacy Yayasan EcoNusa.
