Baku dukung Pemerintah Provinsi Papua Barat, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan dalam proses evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit menghasilkan kabar baik bagi kedua belah pihak. Sejak 2018, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengevaluasi izin 24 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan berhasil mencabut lebih dari 314.000 hektare kawasan konsesi. Jumlah tersebut lebih dari empat kali luas Singapura.
Evaluasi izin tersebut didasari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau Inpres Moratorium Sawit, Deklarasi Manokwari, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA), dan Rencana Aksi GNP-SDA Provinsi Papua Barat tahun 2018.
